Buku berjudul Hasil Penelitian “Evaluasi Implementasi Pengaturan Manajemen Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di DIY” adalah buah dari kajian dan perhatian Lembaga Ombudman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada bidang perumahan khususnya permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan. Bekerjasama dengan Program Studi Wilayah dan Kota (Fakultas Teknik Arsitektur UGM). Penelitian ini menyoroti implementasi pengaturan manajemen PSU perumahan di DIY.

Mengapa PSU perumahan? Karena perumahan (papan) merupakan salah satu dari kebutuhan masyarakat dimana saat ini pelayanan diberikan sebagian besar oleh pengembang swasta untuk semua golongan dan pengembang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (golongan menengah ke bawah). Menurut UU No 1/2011 ini penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan pada pasal 28H UUD 1945. Selain menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, masalah pembangunan perumahan/kawasan permukiman dalam rangka pemenuhan hak warga Negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur juga menjadi urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana  dinyatakan pada UU No 23/2014 pasal 12. Secara khusus Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 menegaskan fungsi PSU sebagai bagian penting dari pembangunan perumahan dan permukiman dalam rangka mewujudkan rumah layak huni tersebut.

Karena PSU kemudian menjadi hak warga masyarakat penghuni perumahan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sementara di daerah belum semua ada aturan terkait manajemen PSU maka kerap terjadi permasalahan manajemen PSU mulai dalam perencanaan, penyediaan, pembangunan, pengelolaan, serah terima dan pemanfaatan baik oleh pengembang swasta maupun oleh pengembang BUMN/Pemerintah yang diadukan oleh masyarakat kepada LO DIY. Hal itulah yang menjadi latar belakang penelitian ini.

Hasil penelitian berupa tipologi permasalahan PSU perumahan komersial di DIY dan faktor-faktor yang menjadi kendala penyediaan PSU akan ditemukan di dalam buku ini. Selain itu, buku ini berisi rekomendasi terkait kebijakan penyediaan PSU sehingga sangat cocok untuk menjadi pegangan bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan, pelaku penyedia perumahan komersil/pengembang maupun masyarakat pada umumnya.

Penerbitan buku ini untuk merespon keinginan masyarakat terkait sosialisasi hak-hak masyarakat untuk hidup layak dalam lingkungan yang seha kemudian turut serta mendukung tata ruang Yogyakarta yang istimewa dan berkelanjutan serta adanya proporsi ideal antara ruang hijau dan lahan pemukiman. Untuk itulah LO DIY yang mendapat mandat Gubernur DIY untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola bisnis beretika berkelanjutan merasa perlu untuk turut serta mendorong tata kelola pemerintahan dibidang manajemen PSU dan tata kelola usaha swasta di sektor perumahan ke arah yang lebih baik.

Dengan dengan terbitnya buku ini diharapkan mampu mendorong manajemen pengaturan PSU yang lebih baik, beretika dan berkelanjutan. Selanjutnya kami haturkan selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Tim Penyusun