DPRD Panggil Thomas Ken Darmastono

Selesaikan Sengketa Tanah Jalan Mas Suharto

JOGJA – DPRD Kota Jogja bakal memanggil Thomas Ken Darmastono. Rencananya Thomas akan diundang guna dipertemukan dengan Pemkot Jogja guna membahas sengketa tanah di Jalan Mas Suharto, Jogja. Thomas adalah orang selama ini mengklaim sebagai pemilik tanah.

Tanah yang menjadi sengketa itu saat ini digunakan untuk sembilan kios piala dan cinderamata. Sejak Minggu (8/12), di lokasi tanah sengketa terpasang sejumlah seng yang menutup akses jalan sembilan kios tersebut. Rencananya Thomas akan dipanggil dalam rapat kerja pada Kamis besok (12/12).  Kesepakatan memanggil Thomas itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi A dengan Kantor Pertanahan BPN Kota Jogja dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jogja yang berlangsung kemarin (10/12).

”Saya berharap ketua Komisi A memikirkan masak-masak dan tidak bertindak arogan dalam mengambil keputusan. Solusi untuk warga jangan sampai memunculkan persoalan baru. Kamis besok kita panggil ahli waris dan pengacaranya sehingga ada kesepakatan dengan pemkot,”  kata anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti.

Bambang tak setuju bila warga ingin membongkar paksa seng yang menutupi kios pedagang mereka. Ia khawatir tindakan itu bakal melahirkan masalah hukum yang baru. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Jogja Zenni sepakat jika pemkot dipertemukan dengan Thomas. Itu demi memastikan posisi tanah milik pemkot yang sudah dibebaska seluas 316 meter persegi tersebut. Pelepasan tanah terjadi sejak 1959 oleh Pemerintah DIJ  melalui DPU Kota Praja Jogjakarta.

Namun demikian, sampai sekarang pemkot tidak memiliki dokumen terkait hak milik tanah yang telah dibebaskan tersebut. ”Kami dari awal sudah mengirimkan surat ke BPN. Kami tidak ada bukti seperti sertifikat maupun dokumen,” ujar Zenni.

Meski tanah yang disengketakan milik pemkot, namun Zenni tak berani membongkar paksa segel seng tersebut. Ini karena dia beralasan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Misalnya terkait sertifikat yang dimiliki pemkot.

Ia berharap dengan adanya fasilitasi Komisi A untuk memanggil ahli waris atau pengacaranya, akan memudahkan pemkot  mendapatkan keterangan. Tanah milik Thomas Ken Darmastono Dkk SHM 425/Suryatmajan dengan surat ukur 4013/1989 seluas 1.860 meter persegi sebetulnya merupakan persoalan lama.

Namun pemkot dan kantor pertanahan selalu menemui jalan buntu saat akan menyelesaikannya. Kasubsi Pengukuran Kantor Pertanahan BPN Kota Jogja Hadi Kriswinarni sepakat agar Thomas dan pemkot dipertemukan.

Pertemuan itu diyakini akan memudahkan pengukuran ulang dan mempercepat revisi sertifikat. ”Revisi sertifikat akan lebih mudah dengan adanya pemilik tanah, atau ahli waris dan pemkot. Kalau tidak ada kesepakatan akan mempersulit,” jelasnya.

Komisioner LOD DIJ Buyung Ridwan Tanjung mengatakan, rekomendasi  lembaganya menyebutkan sudah adanya pembebasan tanah yang dilakukan pemkot. ”Pemkot berhak atas tanah yang dipersoalkan warga tersebut,” ucapnya.

Di lain sisi,  Israwan, salah satu pemilik kios mengeluhkan tak bisa mengambil barang. Padahal sejumlah barang merupakan pesanan dari pelanggannya. ”Kami jadi bingung mau ambil pesanan pelanggan tidak bisa karena semua akses disegel seng. Kami berharap ada perhatian pemkot dan dewan,” keluhnya.

Ketua Komisi A Chang Wendrayanto berharap Thomas dan pengacaranya hadir dalam pertemuan Kamis besok (12/12).

Dikatakan,  bila tidak hadir,  warga akan membuka paksa. Masalah itu mestinya menjadi perhatian pemkot karena sebagian tanah tersebut milik pemkot. ”Saya pesimistis ahli waris atau pengacaranya mau datang. Ini masalah lama,” katanya.

Kolega Israwan, Sugiyanto mengatakan, bersama rekan-rekannya mempertanyakan mekanisme yang ditempuh orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Pemagaran tidak didahului dengan adanya pemberitahuan. “Apalagi beberapa saksi melihat pemagaran dikawal banyak orang yang rata-rata berambut cepak,” katanya kemarin. (fid/hrp/kus/nn)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *