DPRD Beri Perlindungan Hukum

Walhi Tuntut BLH Cabut Lisensi Amdal Kulonprogo

JOGJA – DPRD Provinsi DIJ siap memberikan perlindungan hukum terhadap masyrakat Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Perlindungan hukum diberikan  karena anggota PPLP merasa terancam jiwanya setelah bentrokan yang terjadi saat konsultasi publik rencana penambangan pasir besi di lahan pesisir pantai Kulonprogo di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo Selasa (20/10).

“Kami akan berikan perlindungan itu, karena menjadi kewajiban dewan,” ujar Ketua Sementara DPRD DIJ Nuryadi saat menerima pengaduan PPLP yang dipimpin ketuanya Supriyadi di lantai dua Gedung DPRD DIJ, kemarin (21/10).

Nuryadi menambahkan, PPLP tidak boleh merasa takut memperjuangkan hak-haknya. Sebagai warga negara mereka punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Mereka juga tidak boleh hidup dalam bayang-bayang ketakutan karena tekanan.”Memperjuangkan hak jangan sampai merasa terancam. Ini sangat ironis,” sesal kader PDIP ini.

Untuk mengawal masalah tersebut, Nuryadi minta PPLP segera menyampaikan surat resmi ke dewan.” Silahkan juga ajukan dokumen lain terkait. Misalnya, surat pernyataan bupati yang pernah diteken bupati Kulonprogo pintanya.

Selain Nuryadi, anggota dewan yang ikut menerima rombongan PPLP antara lain Wakil Ketua Sementara Sukedi, Ketua FKB Sukamto, dan mantan Wakil Bupati Kulonprogo Anwar Hamid. Nama terakhir ini sekarang tercatat menjadi anggota DPRD dari FKB.

Di depan anggota dewan, Supriyadi didampingi Koordinator Umum Widodo curhat banyak hal. Terutama terkait tekanan selama merintis rencana penambangan pasir besi.

Tak hanya bentrokan fisik dengan aparat kepolisian, PPLP juga menghadapi ancaman proses hukum. Mereka merasa dikiriminalisasi dengan tuduhan pasal pencemaran nama baik. Bahkan ada yang menjadi tersangka dan perkaranya bergulir ke pengadilan.” Itu kondisi nyata yang kami temui,” ceritanya.

Ketua FKB Sukamto menyesalkan terjadinya bentrokan fisik antara warga dengan polisi. Ia wanti-wanti kasus seperti itu tak terulang lagi. Karena itu, Sukamto minta agar polisi dan warga saling menahan diri.” Polisi itu tugasnya melindungi dan mengayomi masyarakat,” ingatnya.

Anwar Hamid mengatakan, dia tahu betul perilaku masyarakat petani lahan pesisir yang tergabung dalam PPLP. Sebagai mantan wakil bupati Kulonprogo 2001-2006, Anwar menilai, selama menyampaikan aspirasi massa PPLP selalu bertindak sopan dan tertib. Salah satu indikasi saat mereka pernah menduduki gedung DPRD Kulonprogo.

“Selama tiga hari menginap di gedung dewan, tak ada satupun aksi anarkis,” cerita pria yang bermukim di Bendungan Wates ini.

Sebelum mengadu ke dewan, PPLP lebih dulu mendatangi kantor LBH Jogja. Di samping melaporkan terjadinya bentrokan, PPLP juga minta advokasi dari LBH dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIJ.

Direktur LBH Jogja M Irsyad Thamrin SH menilai, insiden Gedung Kaca itu telah menodai kebebasan berpendapat dan partisipasi warga dalam pencegahan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Konsultasi publik itu eksklusif karena melarang dan mengusir warga,” kecamnya.

Menyiapkan itu, LBH dan Walhi sepakat menolak semua hasil konsultasi publik dan mendesak pemerintah segera menghentikan rencana penambangan pasir. LBH juga mendesak Kapolda DIJ dan Kapolri menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Direktur Walhi Suparlan juga minta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi DIJ membatalkan lisensi komisi penilai Amdal Kabupaten Kulonprogo. Alasannya, pemkab setempat belum cukup mampu memfasilitasi konsultasi publik dalam proses rencana penyusunan Amdal pasir besi.

Walhi menganggap rencana penambangan pasir besi belum terakomodasi secara jelas dalam kebijakan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten khususnya terkait status peruntukan kawasan pesisir selatan Kulonprogo.

“Tiba-tiba dialihfungsikan menjadi kawasan tambang pasir besi. Padahal semula fungsinya menjadi kawasan pertanian lahan produktif bagi masyarakat pesisir,” kritik Suparlan. (kus)

Sumber: RADAR JOGJA (METROPOLIS), Kamis, 22 Oktober 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *