Diproses, Kasus Tahan Ijazah

Gara-Gara Siswa Belum Lunasi Biaya

JOGJA – Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ memproses laporan penahan ijazah yang dilakukan SMAN 1 Jogjakarta. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, LOD menemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) tersebut.

Asisten Bidang Sosialisasi dan Penguatan Jaringan LOD Muhammad Rifki Taufikurrahman mengatakan, ada satu orang tua yang melaporkan penahan ijazah anaknya beberapa waktu lalu. Orang tua yang tidak bersedia disebutkan identitasnya itu mengadu bahwa pihak SMAN 1 tidak mau memberikan ijazah anaknya bila tidak melunasi biaya pendidikan sebesar Rp 2,15 juta.

“Uang itu untuk sumbangan pendidikan Rp 2,5 juta dan uang kegiatan siswa kelas XII Rp 650 ribu,” tutur Rifki, Rabu (6/7).

Atas laporan tersebut, LOD langsung melakuakan klarifikasi terhadap pelapor, pihak SMAN 1 Jogja, dan Dinas Pendidikan Kota (Dindik) Jogjakarta. Dari pertemuan yang dilakukan pada 17 Juni lalu, pihak dindik menegaskan, sekolah (negeri maupun swata) tidak boleh menahan ijazah siswa. Selain itu, masalah administrasi yang tidak boleh disangkutpautkan dengan proses belajar siswa.

Menurut Rifki, dalam pertemuan itu pihak sekolah mengakui telah menyimpan ijazah siswa yang bersangkutan. Bahkan, tidak hanya ijazah siswa itu yang belum diambil. Pihak SMAN 1 menyebutkan ada 50 ijazah yang masih ditahan atau belum diambil orang tua siswa.

“Dari sini kami melihat bahwa ada mal-administrasi yang dilakukan oleh SMAN 1 Jogja,” tuturnya.

Ketua LOD DIJ Muhammad Hasyim menambahkan, dari puluhan ijazah yang dilaporkan masih ditahan SMAN 1, pihaknya hanya bisa memproses satu laporan saja.

Akui Tahan 50 Ijazah Siswa

Sebab, yang lain tidak bersedia melaporkan kasus itu ke LOD. Faktor yang membuat orang tua enggan melaporkan kasus itu ke LOD, di antaranya karena ketidaktahuan mereka terhadap LOD atau merasa tidak enak terhadap pihak sekolah.

“Padahal kasus seperti ini (penahanan ijazah) tiap tahun selalu saja ada. Juga tidak hanya SMAN 1 saja,” katanya.

Hasyim mengatakan pasca-pertemuan 17 Juni lalu, pihak SMAN 1 sudah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah itu. Informasi yang diperoleh LOD, orang tua pelapor akhirnya bersedia melunasi kewajibannya dan pihak sekolah sudah menyerahkan ijazah anaknya.

“Tetapi kami tetap memproses kasus ini terutama berkaitan dengan rekomendasi untuk sekolah itu dan dinas pendidikan agar kasus seperti ini tidak berulang,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi via ponsel, Wakil Kepala Sekolah bidang Humas SMAN 1 Jogjakarta Andar Rujito membantah sekolahnya telah menahan ijazah siswa. Yang terjadi, kata Andar, hanya kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua siswa.

“Saat itu orang tua siswa diberitahukan bahwa masih memiliki tunggakan. Tetapi yang bersangkutan menolak untuk membayar dan malah melaporkan ke lembaga ombudsman,” tutur Andar dengan nada tinggi.

Andar yang saat dihubungi tengah berada di Jakarta itu berkilah sekolah tidak menyerahkan ijazah pada saat itu, karena, setelah diberi tahu adanya tunggakan, orang tua pelapor meninggalkan sekolah. Padahal sekolah memiliki komitmen untuk tidak mengaitkan masalah tunggakan biaya sekolah dengan bidang akademik siswa. Yang pasti, ijazah tersebut sudah diserahkan kepada siswa yang bersangkutan.

“Kami anti menahan ijazah siswa,” tegasnya.

Terkait pelanggaran yang dilakukan SMAN 1, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogjakarta Edy Heri Susana mengatakan, dinas langsung melakukan pembinaan. Namun, karena kedua belah pihak sudah menyelesaikan masalah itu, dindik tidak perlu memberikan sanksi kepada sekolah. “Dinas hanya memberikan pembinaan agar sekolah tidak mengulang kasus seperti ini lagi,” tuturnya.

Menurut Edy, masalah administrasi biaya sekolah harus dibedakan dengan proses belajar-mengajar siswa. Sehingga, tidak sampai mengganggu pendidikan siswa yang bersangkutan.

Selain di SMAN 1, Edy mengaku pihaknya juga menerima laporan penahanan Ijazah di SMP Bopkri 1. “Tapi sudah dicarikan solusinya dan saya kira sudah selesai,” tuturnya.

Dia tidak menampik bahwa tiap tahun selalu terjadi kasus penahanan ijazah kepada siswa yang belum melunasi biaya pendidikan. Namun, Edy mengharapkan agar masyarakat melihat kasus ini secara jernih dan tidak sepotong-potong. Sebab, ada juga orang tua yang sengaja melepaskan tanggung jawabnya membayar biaya pendidikan dengan alasan karena sekolah sudah gratis.

“Kami berkali-kali menyampaikan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat,” katanya. (sit/ari)

Sumber: Jawa Pos Kamis, 7 Juli 2011 Halaman 1 Kolom 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *