Didominasi Masalah Pendidikan

Rekapitulasi Aduan yang Masuk ke LOD DIY

YOGYA, TRIBUN – Kasus pembiayaan pendidikan di DIY ternyata masih merajalela. Dari data bidang laporan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY hingga Desember 2011, masalah biaya pendidikan menempati peringkat pertama.

Ketua Kelompok Kerja Bidang Penanganan Laporan LOD DIY, Anik Setyawati mengatakan, 17,28 persen atau 70 dati total 405 laporan periode II LOD DIY (September 2008-Desember 2011) adalah masalah pendidikan. Dalam laporan periode I LOD DIY, masalah pendidikan juga mendominasi.

“Pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah, ternyata tak sesuai dengan kondisi lapangan. Banyak sekolah yang juga masih memungut biaya lain di luar biaya sekolah. Fakta itu terjadi merata di empat kabupaten dan satu kota di DIY,” jelasnya, Selasa (27/12), di Kantor LOD DIY, Bumijo, Yogyakarta.

Ia melanjutkan, kejadian tersebut membuat orang tua murid keberatan dan akhirnya melaporkan ke LOD DIY. Selain pungutan di luar biaya sekolah, ada pula orang tua murid yang mengadu karena anaknya tidak dapat mengambil ijazah oleh sebab karena masih menunggak administrasi.

“Dari laporan yang kami terima, masalah biaya pendidikan dialami oleh semua tingkat pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA. Namun setelah kami mediasi kasus-kasus ini bisa segara diatasi melalui kesepakatan kedua belah pihak,” tambah Anik.

Menurutnya, terdapat pula permasalahan lain di bidang pendidikan, yakni mengenai sertifikasi guru. Ada pula aduan mengenai nasib guru bantu atau guru tidak tetap.

Wakil Ketua LOD DIY, Bagus Sarwono, menambahkan dari 405 kasus yang ditangani oleh LOD DIY selama September 2008 hingga Desember 2011, termasuk masalah pendidikan, paling banyak diselesaikan melalui rekomendasi.

“Ada 146 kasus atau 37,63 persen yang berhasil kami tangani melalui rekomendasi, termasuk masalah pendidikan. Sementara kasus yang kami selesaikan lewat mediasi, klarifikasi, dan pelimpahan ke pihak yang lebih berwenang sebanyak 132 kasus atau 34,04 persen. Dan kasus yang bentuk penyelesaiannya lewat pendapat hukum atau kesimpulan sebanyak 110 kasus,” urainya.

Guna melihat seberapa jauh rekomendasi LOD DIY dilaksanakan oleh penerima rekomendasi (terlapor), maka dilakukan monitoring. Monitoring dilakukan lewat surat, pada 2009 tercatat 29 kali, pada 2010 sebanyak 43 kali, dan pada 2011 tercatat 41 kali. (igy)

Sumber: Tribun Jogja Rabu, 28 Desember 2011 Halaman 11 Kolom 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *