Didik Khawatir Konflik dengan Para PKL

Pedagang Direlokasi ke Trotoar Depan Stasiun Wates

Kulonprogo, Tribun – Para pedagang yang semula menempati kios di depan Stasiun Wates, diizinkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menempati areal trotoar di selatan stasiun. Dengan begitu, para pedagang tersebut bisa tetap berjualan sembari menunggu selesainya pembangunan kios permanen yang dijanjikan  pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang menata kawasan stasiun.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kulonprogo, Sri Hermintarti, kebijakan tersebut sudah disampaikan kepada para pedagang. Mereka akan ditempatkan di lajur selatan trotoar depan stasiun, tepat berbatasan dengan SDN 4 Wates.

“Dengan begitu, pedagang bisa tetap mencari nafkah dan tidak menganggur selama pembangunan kios permanen dari PT KAI berlangsung,” jelas Hermintarti, Kamis (20/2).

Seperti diberitakan, Rabu (19/2), pihak PT KAI mulai membongkar kios-kios yang selama ini disewakan kepada pedagang, untuk keperluan penataan kawasan stasiun. PT KAI menjanjikan, dua bulan mendatang akan membangun kios permanen di dalam stasiun, dan nantinya para pedagang lama akan ditampung disana. Pedagang sempat merasa bingung dengan nasib mereka selama dua bulan karena tidak dapat berjualan, dan meminta Pemkab untuk mengupayakan lahan relokasi sementara. (Tribun, 20/2).

Hermintarti mengatakan, pembangunan lapak atau kios sementara di tempat relokasi nantinya diserahkan kepada masing-masing pedagang yang akan menempati asalkan tidak merusak lingkungan. Demikian juga dengan kebijakan pembagian area dan waktu berjualan tiap pedagang. Mengingat, lokasi tersebut pada malam hari juga digunakan pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan makanan.

“Nanti terserah pedagang gimana koordinasinya, yang penting ngga saling merugikan,” imbuh Hermintarti.

Sedangkan seorang pedagang di stasiun, Didik Purwanto, saat dihubungi secara terpisah mengatakan bahwa para pedagang justru akan mengajukan permohonan agar dipindah ke lajur utara depan stasiun. Permohonan ini didasarkan pada pertimbangan lokasi yang ditawarkan Pemkab cukup rawan konflik dengan pedagang kaki lima yang sudah lebih dahulu menempati.

Pihaknya sudah mendapatkan kabar bahwa pedagang diizinkan Pemkab untuk berjualan di lokasi yang sama dengan pedagang kaki lima. Namun, atas pertimbangan kerawanan konflik, pihaknya akhirnya mengajukan permohonan tersebut. “Kalau di sisi utara, lebih nyaman dan tidak ada persinggungan dengan pedagang lain yang sudah menempatinya. Kami berharap Pemkab bisa mengabulkan,” ujarnya. (ing)

Sumber: Tribun Jogja, Jumat 21 Februari 2014 Halaman 6

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *