Cordela Diimbau Hentikan Pembangunan

JOGJA – Walikota Jogja Haryadi Suyuti mengimbau Hotel Cordela agar menghentikan proses pembangunan hotel di Kecamatan Ngampilan. Permintaan ini dilakukan setelah Haryadi mencermati hasil investigasi yang dilakukan oleh tim yang dia bentuk.

Uli Febriarniuli@harianjogja.com

Investigasi dilakukan menyusul adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat setempat. Bahkan sebelumnya, warga Ngampilan meminta Izin Membangun Bangunan (IMB) hotel yang dibangun di atas bekas lahan bangunan pusat kebugaran Kartika Dewi dicabut.

Tetapi menurut Haryadi, secara administratif, langkah yang diminta warga, tak bisa dilakukan karena proses permohonan IMB Hotel Cordel. “Ada tiga syarat keluarnya izin pembangunan hotel, yakni legal, teknis dan sosial. Nah, persyaratan sosial dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan pihak manajemen hotel, belum lengkap, sehingga ada masalah yang muncul,” ujar Haryadi pada jumpa pers di Balaikota, Rabu (24/9).

Selama dihentikannya pembangunan, pihak manajemen diminta untuk segera membangun komunikasi kepada masyarakat. Agar tidak timbul masalah terkait sosialisasi. Harapannya, antar pihak tercapai kesepahaman dan saling mengerti. Langkah ini dinyatakan sebagai bentuk perwujudan kebijakan yang berbasis pada kearifan lokal yang dimiliki Kota Jogja.

“Setelah komunikasi terbangun dengan baik, pembangunan dapat dilanjutkan kembali. Tidak ada batas waktu, hanya semakin cepat (terbangunnya komunikasi) semakin baik,” katanya.

Winarta Hadiwiyono, Koordinator Forum Pemantau Independen Integritas Kota Jogja mengungkapkan, setelah proses verifikasi oleh tim investigasi, IMB maupun izin lingkungan milik Hotel Cordela telah lengkap dan benar.

“Secara legal dan formal, sudah terpenuhi. Hanya, persoalan yang belum tuntas adalah sosialisasi, ada dialog yang tak tuntas bersama warga, komunikasi yang tidak clear,” terang Winarta, yang juga masuk dalam tim investigasi dan hadir di kesempatan yang sama bersama Nurwidihartana, Kepala Dinas Ketertiban Kota Jogja.

Tetap Berdiri

Proses keluarnya izin pembangunan hotel, yakni dalam hal sosialisasi, tak berasas pada setuju atau tidak setujunya masyarakat di wilayah itu dengan rencana adanya hotel tersebut. Sosialisasi dinyatakan telah dilakukan dan memenuhi syarat UKL/UPL, ketika telah menunjukkan bukti kegiatan berupa daftar hadir dan berita acara sosialisasi.

“Memang, sosialisasi wajib dilakukan kepada warga yang berbatasan persil tanah dengan lokasi dibangunnya hotel. Kalau jauh dari persil tersebut, tidak wajib hadir dalam sosialisasi,” papar Winarta.

Dan apabila ada warga yang hadir dalam kegiatan sosialisasi namun enggan menandatangani daftar hadir tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukanlah menjadi persoalan untuk hotel itu tetap bisa berdiri, dengan ketentuan izin lainnya telah dipenuhi dengan benar dan sesuai aturan.

“Jadi walaupun masyarakat tak setuju, tidak masalah izin hotel itu berdiri pada akhirnya keluar. Asal telah memenuhi seluruh syarat,” tandasnya.

Sumber: Harian Jogja, Kamis 25 September 2014 Halaman 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *