Kliping 2009

BOS Daerah untuk Sekolah Gratis

PENDIDIKAN BANTUL, KOMPAS – Untuk menunjang program sekolah gratis, Pemerintah Kabupaten Bantul sedang menyiapkan dana bantuan operasional sekolah daerah. Besarnya kebutuhan BOS darah masih dalam proses perhitungan dan akan dimasukkan dalam anggaran perubahan. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bantul Sahari, Senin (9/2), mengatakan tahun lalu besarnya BOS daerah berkisar Rp 120.000 per siswa per tahun.baik …

BOS Daerah untuk Sekolah Gratis Read More »

Tak Inginkan Tambang Pasir Besi

Petani Lahan Pantai Berencana Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup WATES, KOMPAS – Paguyuban Petani Lahan Pantai  Kulon Progo berencana mengirim surat kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar agar membatalkan kontrak karya PT Jogja Magasa Iron terkait rencana penambangan pasir besi. Petani akan memperkarakan bukti-bukti bahwa usaha pertanian yang mereka lakukan lebih ramah lingkungan. Koordinator …

Tak Inginkan Tambang Pasir Besi Read More »

Seleksi Anggota Hadapi Kendala

OMBUDSMAN YOGYAKARTA, KOMPAS – Seleksi anggota Ombudsman Republik Indonesia diprediksi akan kesulitan menjaring figur yang  kompeten. Sebaliknya, seleksi justru akan dipenuhi orang-orang yang hanya ingin mencari kerja. “Pekerjaan ombudsman itu tidak  popular, tidak sekeren KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kalau KPK citranya gagah, kalau ombudsman pekerjaannya remeh-temeh, mengurusi hal-hal kecil-kecil,” kata anggota ombudsman Republik Indonesia (ORI), …

Seleksi Anggota Hadapi Kendala Read More »

Teten: Izin Presiden jadi tameng…

Untuk memeriksa kepala daerah DEPOK: Mantan Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) yang saat ini menjabat Sekretaris Jendral (Sekjen) Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Teten Masduki, menganggap izin Presiden untuk memeriksa kepala daerah tidaklah diperlukan. Pasalnya, hal tersebut sering kali malah dijadikan tameng oleh kepala daerah untuk mengulur-ulur waktu agar tidak harus menjalani pemeriksaan. “Alasannya  kan selalu …

Teten: Izin Presiden jadi tameng… Read More »

Pelayanan Publik Masih Buruk

Ombudsman RI: JOGJA — Pelayanan publik di Indonesia pada saat ini merupakan yang buruk di Asia. Sebab di berbagai daerah praktik mal-administrasi atau penyimpangan  administrasi masih marak terjadi. “Pelayanan publik di Indonesia dinilai dari beberapa lembaga survei Internasional masih terburuk di Asia dalam hal pelayanan umum, seperti dalam hal pelayanan bisnis,” papar anggota Ombudsman Republik …

Pelayanan Publik Masih Buruk Read More »

Pelayanan Masyarakat yang Terbaik

Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan. Demikian visi pembangunan Kota Yogyakarta, selama dua puluh tahun dari 2005-2025. Visi dan misi kota ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Untuk mewujudkan …

Pelayanan Masyarakat yang Terbaik Read More »