Jurnal

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 6

Reformasi Birokrasi Birokrasi pelayanan publik menjadi salah satu masalah besar di Indonesia yang hingga tahun ke-11 sebelas jatuhnya Orde Baru belum berubah secara signifikan sejalan dengan tuntutan reformasi, yaitu tegaknya negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Penegakan negara hukum tidak hanya menuntut reformasi substansi hukum pada pelbagai aspek hukum publik seperti hukum pidana, hukum …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 6 Read More »

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 7

Sleman: Inovasi Kecamatan dalam perubahan Kewenangan Penelitian kecamatan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) tahun 2010 ini bertujuan untuk memetakan dan menemukenali masalah mendasar dalam pergeseran kewenangan kecamatan. Kewenangan kecamatan melekat secara klasik dalam tiga fungsi yakni; fungsi pemerintahan terutamanya dalam pelayanan publik, fungsi pembangunan dalam mengakselerasi program pembangunan dan fungsi kemasyarakatan terutamanya dalam …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 7 Read More »

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 4

Beberapa orang ada di dalam kegelapan Sementara beberapa lainnya di tempat yang terang Orang tentu melihat mereka yang ada di tempat terang Sedangkan mereka yang di kegelapan tetap tidak terlihat (Berthold Brecht, Threepenny Opera) Secara umum dalam proses interaksi, setiap individu pada dasarnya melekat pertanyaan mendasar tentang siapakah kita atau siapakah mereka? Orang lalu merujuk pada …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 4 Read More »

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 10

LOD DIY dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di DIY yang kemudian diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008, salah satu tujuan …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 10 Read More »

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 9

Kehidupan masyarakat di sebuah Negara tidak bisa dilepaskan dari perizinan. Instrumen ini (perizinan) paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam kegiatan hukum administrasi sebagai sarana untuk mengendalikan tindakan warga negara. Perizinan hadir untuk memberikan keleluasaan bagi sang warga Negara untuk “menyimpang” dari larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perizinan merupakan salah satu instrumen yuridis yang digunakan oleh …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 9 Read More »