Bupati Jangan Diam

Panwas Bantul Periksa Pelapor Skandal Inspektorat

JOGJA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja Mendesak agar proses hukum terhadap skandal politik Inspektorat Bantul dituntaskan. Panitia Pengawas Pemilihan Bupati (Panwas Pilbup) Bantul punya kewajiban menuntaskan kasus tersebut.

“Bentuknya, perkara itu harus dibawa ke pengadilan,” ucap staf LBH Jogja A Budi Hartono SH kemarin (4/2). Untuk mendorong Bupati Bantul Idham Samawi diminta tidak tinggal diam.

Sebagai atasan langsung, bupati harus menunjukkan ketegasan menyikapi kasus tersebut. Sebab, skandal itu diduga melibatkan tiga pejabat teras Bantul yakni Wakil Bupati Sumarno, Inspektur Bantul Subandrio, dan Assekda Administrasi Bantul Bedjo Utomo.

“Kami minta bupati bertindak menegakkan aturan. Bila ada pelanggaran jangan didiamkan,” desaknya. Bila anak buahnya terbukti terlibat, bupati harus berani menjatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sebaliknya, bila bupati tetap diam, bakal muncul berbagai pertanyaan ditengah masyarakat. “Jangan sampai terjadi pembiaran,” pintanya.

Dengan dibawa ke pengadilan publik bisa menilai dan mengawasi proses hukum kasus tersebut.

Panwas Pilbup diharapkan tidak ragu-ragu dan punya bebas psikologi menangani perkara itu. “Kasus ini menarik perhatian masyarakat secara luas,” katanya.

Budi menilai, kasus tersebut telah mencoreng kewibawaan dan kredibilitas Inspektorat sebagai lembaga pengawasan. Inspektorat telah terjebak dalam kepentingan politik tertentu. Padahal sebagai lembaga pelayanan publik, Inspektorat mestinya bersikap netral dan tidak ikut-ikut menggalang dukungan.

Kenyataan ternyata berbicara sebaliknya. Inspektorat telah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu demi menggalang dukungan untuk calon independen. Apalagi dalam penggalangan dukungan itu fasilitas negara yang ada di Inspektorat ikut digunakan.

“Apa pun dalihnya tidak bisa dibenarkan karena itu bentuk penyimpangan,” tegas ketua Ikatan Alumni Universitas Janabadra (Ikabadra) ini.

Setelah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ-Jateng siap memproses kasus Inspektorat, sikap serupa juga ditunjukkan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Provinsi DIJ. Lembaga pengawas yang dibentuk atas inisiatif Gubernur DIJ Sri Sulatan Hamengku Buwono X itu juga mengungkapkan kesiapan menangani kasus yang memalukan Pemkab Bantul itu.

“Kalau ada yang melapor, LOD juga siap bertindak,” tandas Wakil Ketua LOD Provinsi DIJ Bagus Sarwono kemarin.

Diingat, selama pelaksanaan pilbup, PNS sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat harus menjaga netralitasnya. Termasuk, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan di luar tugas pokok dan fungsinya. “Bila ada yang menyelewengkan berarti telah terjadi maladministrasi,” ungkapnya.

Menurut dia, masyarakat bila menemukan adanya penyimpangan seperti yang terjadi di Inspektorat Bantul dapat melaporkan ke LOD. “Syukur kalau dilengkapi data pendukung,” harapnya.

Anggota DPRD Provinsi DIJ dari Dapil Bantul Arif Rahman Hakim mendesak Panwas Pilbup Bantul melakukan pendalaman terhadap upaya penggalangan dukungan pasangan independen Kardono-Ibnu Kadarmanto. Permintaan ini diajukan karena berdasarkan laporan investigasi yang diterimanya, entry data dukungan untuk Kardono-Ibnu tak hanya terjadi di Inspektorat.

Ia mengaku menemukan data kasus senada juga terjadi di sejumlah sekolah negeri maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Bantul. Modus yang dipakai masih sama, yakni seolah-olah KTP yang dikumpulkan mendukung duet Ida-Sumarno (Idaman). Padahal, pasangan Idaman itu telah maju melalui jalur parpol. “Jadi ada indikasi penipuan pendukung. Katanya untuk Idaman, kenyataan bicara lain”.

Beberapa PNS mengaku mengumpulkan KTP karena berpikiran untuk membantu tugas KPU. Setelah kasus Inspektorat mencuat ke pulbik, mereka baru sadar apa yang terjadi sesungguhnya.

Di sisi lain, pelapor skandal Inspektorat Agus Sumartono hari ini (5/2), dipanggil Panwas Pilbup Bantul untuk klarifikasi. Agus akan didengar keterangannya terkait laporan atas kasus yang terjadi Minggu malam lalu (31/1).

Setelah menerima undangan itu, Agus menyatakan kesiapannya datang ke Panwas Pilbup. “Saya akan ungkapkan laporan apa adanya,” tandasnya. (kus)

Sumber: Radar Jogja (Metropolis) Jumat, 5 Februari 2010 halaman 13 kolom 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *