Auditor BPKB DIY Digugat Rp 2 M

JOGJA — Auditor ahli madya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKB) DIY Mokhamad Hasan Riyadi SE digugat untuk membayar ganti rugi Rp 2 miliar dan minta maaf melalui media massa. Selain itu digugat untuk membatalkan audit investigasi yang dihasilkannya, yaitu atas proyek pengadaan buku wajib SD, SMP. dan SMA di Kabupaten Sleman.

Gugatan tersebut diajukan mantan Ketua Panitia Pengadaan buku wajib SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sleman Drs Mudhori Masuko Haryono dalam sidang di Pengadilan Negeri Jogja, Kamis (5/3) kemarin. Sidang tersebut dipimpin oleh majelis hakim ketua Walfred Pardamaian SH dan Subur Setyo SH MH.

Pada kesempatan ini, Mudhori Masuko Haryono tidak hadir sendirian. Melainkan diwakili oleh Tim kuasa hukumnya, yaitu Dr Teguh Samudra SH MH, Sinto Aribowo SH MKN, Sunu W Ciptahutama SH dan Ratriadi Wijanarko SH.

Dalam materi gugatannya, Masuko menilai saat mengaudit proyek tersebut tergugat dinilai tidak mengindahkan prinsip-prinsip audit yang baik. Seperti transparan, obyektif, independen dan akuntabel.

Bahkan tergugat juga diduga telah sengaja memalsukan daftar harga asli yang dibuat IKAPI Cabang Yogyakarta. Seperti daftar harga asli IKAPI yang seharusnya Rp 21.710.787.368; namun oleh penggugat dihitung menjadi Rp 13.103.151.000.

Menurut Sinto Ariwibowo, dalam melakukan audit, tergugat seharusnya menggunakan metode membandingkan nilai kontrak dengan harga asli IKAPI Yogyakarta. Namun kenyataanya hal ini tidak dilakukan. Melainkan tergugat justru membandingkan nilai kontrak dengan harga IKAPI Cabang Yogyakarta yang sangat dipalsukannya.

“Pemalsuan ini telah dinyatakan tergugat sendiri. Khususnya dalam laporannya, yaitu di halaman 13 romawi VII angka I” tegas Sinto.

Perbuatan tergugat ini adalah jelas-jelas melawan hukum. Mengingat selain telah mengganti angka-angka yang bersumber IKAPI Cabang Yogyakarta, tergugat juga sengaja menampilkan angka-angka menurut persepsinya sendiri. Dan ini dilakukan dengan dokumen berkop IKAPI DIY.

Dijelaskannya, dalam perubahan kontrak perjanjian kerja Nomor 425.2/2813 tanggal 8 Oktober 2004 yang dibuat antara Dinas Pendidikan Sleman dan PT Balai Pustaka telah disebutkan besaran kontrak adalah Rp 29.820.429.000 serta bantuan buku dan laboratorium bahasa senilai Rp 5.916.258.150. Namun kenyataannya tergugat dengan sengaja tidak menghitung pemberian bantuan tersebut kedalam kerugian negara. Padahal bantuan tersebut sudah diterima oleh Pemkab Sleman. Sehingga perbuatan tergugat yang telah menyembunyikan aset-aset negara jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Terkait hal ini, Sinto menilai selaku auditor, tergugat jelas-jelas tidak mengindahkan prinsip-prinsip audit sebagaimana ketentuan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang tanggungjawab dan fungsi auditor independen. Hal ini terlihat jelas melakukan pengumpulan data sendiri.

“Auditor seharusnya membebaskan diri dari pengaruh siapapun. Upaya ini dilakukan dengan harapan agar laporan kerugian negara dapat dibuat independen. Tapi kenyataannya ini tidak dilakukan tergugat. Sebagai auditor, tergugat telah berpihak pada penyelidik. Kondisi inilah yang merugikan klien kami,” tandasnya. (skd)

Sumber: BERNAS JOGJA, Jumat, 6 Maret 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *