Anggaran LOS/LOD AMAN – Kinerja Tak Terganggu

YOGYA (KR) – Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY meminta masyarakat tidak khawatir untuk menyampaikan pengaduan menyangkut pelayanan publik. Kinerja LOD tidak terganggu, meski setelah tanggal 7 Oktober 2010 ‘diancam’ harus mengganti nama berdasarkan UU Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Pasal 46.

“Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maupun wewenang LOD tetap seperti biasa. Begitu pula dengan anggaran, tidak terganggu. Pemprov DIY tidak pernah menyebut anggaran distop dulu dan kami pun sudah berkonsutasi dengan Inspektorat DIY. Mereka menyatakan, selama Pergub No 21/2008 tentang organisasi dan kelembagaan Ombudsman di DIY belum dicabut, LOD dan LOS (Lembaga Ombudsman Swasta) tetap sah menggunakan anggaran. Nomenklatur di anggaran masih sama,” kata Wakil Ketua LOD DIY Bagus Sarwono kepada KR di kantornya, Kamis (14/10).

Menurut Bagus, dalam rapat koordinasi dengan Pemprov DIY 5 Oktober lalu, disepakati nama LOD dan LOS tetap dipertahankan sambil menunggu hasil judicial review (JR) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 September.

“Dulu ada alternatif untuk mengganti nama, tapi kita pustuskan berjuang dulu. Istilah ombudsman seharusnya tidak dimonopoli oleh ORI, karena dulu ombudsman daerah (OD) dulu hadir juga hasil dorongan Komisi Ombudsman Nasional (sebelum berubah nama menjadi OTI),” jelasnya.

“Dulu di draf RUU OTI mulai 2003 sampai sebelum disahkan menjadi UU pada 2008, ada pasal yang menyebutkan tiap kabupaten/kota atau provinsi dapat membentuk OD,” imbuh Bagus. (R-30-f)

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat, Sabtu 16 Oktober 2010 Halaman 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *