Anggaran LOD DIY Minim

Lakukan Efisiensi Program

JOGJA – Sejak empat tahun yang lalu anggaran untuk Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dari APBD tak mengalami peningkatan yakni hanya Rp 750 juta per tahun. Minimnya anggaran mengancam kelangsungan sejumlah program LOD DIY.

“Empat tahun lalu jumlah itu tergolong besar. Anggaran LOD DIY tahun 2010 ternyata juga sama dengan tahun sebelumnya padahal dari sisi tantangan akan semakin berat,” kata Ketua Divisi Litbang LOD DIY, Sunarno di sela-sela acara laporan akhir tahun LOD DIY di kantornya, Selasa (29/12).

Dalam penyerapan anggaran tiap tahunnya, sekitar 75 persen anggaran lebih banyak dipergunakan untuk belanja rutin dan belanja pegawai sedangkan 25 persen untuk program kegiatan. Padahal anggaran dari Pemprov DIY merupakan satu-satunya sumber anggaran LOD DIY.

Dengan tidak berubahnya anggaran untuk LOD DIY tahun depan, pihaknya akan lebih mengintensifkan program dan kegiatan, misalnya sosialisasi dan riset pelayanan publik dilakukan dengan sangat terbatas. LOD DIY juga terpaksa mengurangi beberapa program rutin internal, salah satunya rapat koordinasi dengan SKPD.

“Padahal rapat koordinasi itu penting untuk menyamakan persepsi dengan SKPD kalau misalnya ada isu, permasalahan yang harus dibahas. Idealnya anggaran untuk LOD sebesar Rp 5 milyar per tahun,” jelas Sunarno.

Di luar rapat koordinasi itu, lanjutnya, LOD DIY berusaha untuk tetap menjalankan program yang berkaitan dengan fungsinya secara rutin meski disokong dana yang minim, penerimaan laporan dan penanganannya menjadi program LOD DIY yang tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya.

Prioritaskan pertanahan

Dari total 130 aduan yang diterima LOD DIY dari masyarakat selama tahun 2009, aduan yang berkaitan dengan masalah pendidikan menempati urutan teratas sebanyak 26 aduan. Menyusul kemudian aduan yang berkaitan dengan masalah pertanahan sebanyak 18 aduan.

Kendati hanya menempati posisi dua, menurut Sunarno masalah yang paling besar efek dominonya.” Misalnya untuk masalah Prona (Program Agraria Nasional), kasusnya hanya satu tapi yang terlibat bisa 60 orang, begitu juga LC (Land Consolidation) masyarakat yang terlibat bisa 300 orang karena sertifikat tanah mereka berbeda dengan  fakta di lapangan,” ungkap dia.

Karenanya masalah seputar pertanahan ini menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan LOD DIY tahun 2010. Salah satu caranya dengan mengupayakan perombakan tata kelola administrasi pertahanan sehingga menjadi lebih baik dan transparan.

Tahun 2010 LOD DIY rencananya juga akan mengeluarkan rekomendasi terkait proyek pasir besi Kulonprogo, setelah tahun ini melakukan sejumlah riset. Dia berharap rekomedasi semua pihak yang terkait termasuk warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) yang selalu ini menolak pengembangan mega proyek tersebut. (rat)

Sumber: BERNAS JOGJA (METRO JOGJA), Rabu, 30 Desember 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *