Akta kelahiran aspal disinyalir marak pada PPDB SD

Sekolah diminta waspada

JOGJA: Penerbitan akta kelahiran palsu (aspal) disinyalir marak dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD 2010. Sekolah diimbau waspada dengan melakukan verifikasi.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Jogja, Wahyuntana, mengaku khawatir dengan peredaran akta aspal yang kemungkinan bisa beredar saat PPDB SD, 28 Juni mendatang. Kekhawatiran itu dikarenakan proses penerimaan siswa SD didasarkan pada usia anak.

Pada PPDB 2009 lalu hal serupa juga terjadi. “Sangat mungkin orangtua memalsukan akta kelahiran anaknya, agar bisa diterima. Ini perlu diantisipasi berbagai pihak,” papar Wahyuntana, usai menjadi pembicara pada dialog PPDB, di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Kamis (17/6).

Peredaran akta aspal, lanjutnya sudah terjadi sejak dulu, namun tidak serta merta dapat dihentikan, karena Dinas Pendidikan sendiri tidak bewenang menentukan keaslian akta kelahiran seorang anak, dan jauh lebih tergantung pada kejujuran masyarakat.

Wahyuntana melanjutkan, sekolah perlu memverifikasi secara cermat akta kelahiran saat seorang siswa mendaftarkan diri. Masyarakat juga dihimbau aktif melapor jika menemukan kasus seperti itu.

Sementara itu, saat disinggung soal sanksi bagi pemegang akta aspal, Wahyuntana mengaku diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Sekolah.

Wakil Ketua LOD DIY, Bagus Sarwono pun mengimbau sekolah meningkatkan kewaspadaan. Sekolah diharapkan langsung memverifikasi saat ada laporan dari masyarakat.

Masyarakat yang mengetahui, juga diharapkan melapor dengan membawa bukti akurat.

“Kemungkinan akta aspal itu akan beredar lagi dalam PPDB SD kali ini. Mafia pembuatan akta palsu ada dan susah dilacak. Untuk itu, antisipasi perlu dilakukan sedini mungkin,” papar Bagus.

Menanggapi kemungkinan peredaran aspal itu, Panitia PPDB Kita Jogja, Rochmat, berjanji akan melakukan verfikasi kartu C1 asli siswa, saat pendaftaran, lantaran Disdik tak memiliki kewenangan menentukan apakah sebuah akta palsu atau tidak.

“Kami mengharapkan partisipasi semua pihak untuk mengawasi akta aspal ini. Kalau ada yang mengetahui, segara melapor,” papar Rochmat.

Bentuk Tim

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD kota Jogja, Henry Kuncoroyekti, mengatakan, Komisi D yang menangani masalah pendidikan akan ikut berusaha mencegah terjadinya pemalsuan akta kelahiran itu.

Untuk itu, dalam waktu dekat Komisi D akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Jogja.

“Komisi D akan langsung bertindak dalam waktu dekat. kami akan bentuk tim khusus dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Kami tidak ingin permasalahan ini terjadi lagi,” katanya, saat dihubungi Harian Jogja, Kamis (17/6) malam.

Selain membentuk tim yang akan melakukan pengawasan, Henry juga meminta masyarakat yang hendak memasukkan anaknya agar mematuhi koridor yang sudah ada.

Pemalsuan akta kelahiran jangan dilakukan, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat berpengaruh terhadap anak dan dunia pendidikan. “Saya minta masyarakat tidak melakukan hal yang merugikan itu, toh ini untuk kebaikan anaknya juga,” pungkas dia.

Sumber: Harian Jogja, Jumat 18 Juni 2010 Halaman 1 Kolom 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *