60 Sekolah di Yogyakarta Tarik Pungutan dari Siswa Baru

Foto: Sukma Indah Permana

Selasa 11 Aug 2015 | Sukma Indah Permana – detikNews

Yogyakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Ombudsman DIY, bersama sejumlah LSM mengirim somasi terbuka kepada sekolah yang menarik pungutan dari siswa baru. Tercatat ada 60 sekolah yang melakukan praktik ini.

Ketiga lembaga tersebut melakukan investigasi dan menerima laporan dari masyarakat. Mendapati temuan ini, mereka meminta agar pungutan yang sudah diserahkan dikembalikan lagi pada siswa.

“Menurut keterangan pengadu, beberapa pungutan pembiayaan yang diminta dari pihak sekolah kepada siswa baru,” ujar Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya LBH Yogyakarta, Aditya Arief Firmanto dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Ngeksigondo, Yogyakarta, Selasa (11/8/2015).

Berdasarkan data hasil investigasi Lembaga Ombudsman DIY, setidaknya terdapat sekitar 60 sekolah yang melakukan pungutan kepada siswa bbaru. Sedangkan Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi) dan Transparansi Masyarakat Bantul juga menerima 10 laporan terkait pungutan yang memberatkan siswa.

Pungutan itu antara lain disebutkan untuk biaya pengembangan pembangunan sekolah, rehab taman, kantin, toilet, pengadaan seragam, pengadaan buku, dan lain-lain. Misalnya di SMAN 1 Pleret, Bantul, siswa harus membayar Rp 1,1 juta untuk baju seragam.

“Kalau saya survei harga kainnya, harganya tidak sampai setengahnya,” ujar Sekretaris Sarang Lidi Yuliani.

Aditya kemudian menjelaskan bahwa pungutan-pungutan tersebut melanggar beberapa aturan di antaranya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 Ayat (2) dan Ayat (3), Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 9 Ayat (1), Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2).

Tak hanya itu, pungutan itu juga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015. Di dalam penjelasan Juknis BOS 2015 tertera tujuan khusus program BOS adalah untuk membebakan pungutan bagi seluruh peserta didik sekolah negeri terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Implementasi BOS pada angka 3, 7, dan 8, kata Aditya, Semua Sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua, wali peserta didik. Sementara Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan sekolah.

Selain itu disebutkan bahwa menteri dan kepala daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur LBH Yogyakarta Hamzal Wahyudin menyatakan dengan melihat peraturan dan UU di atas, maka iuran yang ditarik sekolah tidak memiliki dasar hukum.

“Iuran ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Iuran tersebut juga melanggar peraturan di atasnya,” kata Hamzal.

Aditya menambahkan dengan begitu maka apa yang dilakukan pihak sekolah di Yogyakarta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

“Somasi terbuka kepada seluruh sekolah negeri tingkat dasar dan menengah untuk menghentikan pungutan terhadap siswa baru dan Adapun yang sudah diserahkan untuk segera mengembalikan,” tuturnya. (sip/rul)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *